MANPADO – WARTASIBER.ID – Suara rakyat harus didengar! *Ketua LSM Gempita Sulawesi Utara, Deddy Nalia,* meminta *Kapolda Sulawesi Utara* bersama jajaran aparat penegak hukum (APH) segera menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.
Menurut Deddy, aksi tersebut *bukan bertujuan menjatuhkan institusi Polri,* melainkan menjadi bentuk dukungan masyarakat agar kepolisian semakin baik dalam menjalankan tugas, khususnya dalam penegakan hukum dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, masyarakat ingin mendukung program-program pemerintah, baik pemerintah pusat di bawah kepemimpinan *Presiden Prabowo Subianto* maupun program *Kapolri.*

“Demo ini bukan untuk menjatuhkan Polri. Justru kami ingin mendukung Polri agar ke depan semakin baik. Polri bersama masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat harus didengar dan ditindaklanjuti,” ungkap Deddy Nalia.
*LSM Jembatan Rakyat, Bukan Musuh Aparat*
Deddy menjelaskan, keberadaan LSM merupakan salah satu bentuk perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan warga, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah maupun aparat penegak hukum.
*Tambang Rakyat: Butuh Kepastian, Bukan Gesekan!*
Ia juga menyoroti persoalan aktivitas pertambangan rakyat, khususnya penambang manual yang selama ini membutuhkan kejelasan terkait boleh atau tidaknya aktivitas pertambangan dilakukan.
Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan kepastian serta membuka ruang dialog agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun gesekan antara masyarakat dan aparat di lapangan.
“Kalau memang boleh dibuka, silakan dibuka sesuai aturan. Kalau harus ditutup, sampaikan secara jelas. Mari kita bicarakan dengan baik. Ini negara hukum, jadi semuanya harus berdasarkan aturan yang berlaku,” tegasnya.
*Harapan: Polri & Masyarakat Jalan Bersama*
Deddy berharap Polda Sulawesi Utara dapat membangun komunikasi yang lebih harmonis dengan masyarakat, sehingga tidak muncul kesan adanya perbedaan perlakuan ataupun kelompok yang saling berseberangan.
Ia menekankan, penegakan hukum harus berjalan secara *profesional, transparan, dan adil,* tanpa mengabaikan kondisi sosial serta kepentingan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan rakyat.
“Harapan kami, Polri dan masyarakat bisa berjalan bersama. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa berhadapan dengan aparat. Kami ingin suasana yang aman, harmonis, dan tidak ada lagi kekacauan di lokasi pertambangan,” tutup Deddy.
LSM Gempita Sulawesi Utara berharap aspirasi yang disampaikan melalui aksi demonstrasi tersebut mendapat perhatian serius dari Kapolda Sulut dan menjadi bahan evaluasi demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
-WinSky-












