MANADO, WARTASIBER.ID — Persoalan pertambangan rakyat di Sulawesi Utara kembali menjadi perhatian. Untuk kedua kalinya, gabungan organisasi masyarakat Ormas dan lembaga swadaya masyarakat LSM antikorupsi mendatangi Markas Polda Sulut, *Selasa 17/11/2026*, guna menyuarakan keberatan terhadap penanganan persoalan penambang rakyat.
Massa secara terbuka meminta Kapolda Sulut mengevaluasi pendekatan penegakan hukum terhadap masyarakat penambang. Mereka menilai, persoalan pertambangan rakyat tidak cukup diselesaikan hanya melalui penindakan, tetapi membutuhkan kepastian hukum, pendampingan, dan pembinaan.
*Dua Tuntutan Utama LAMI*
Ketua LAMI Sulut, *Indri Montolalu*, menjadi salah satu pihak yang menyampaikan tuntutan secara langsung. Ia menegaskan aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari aktivitas pertambangan.

*Pertama, Hentikan Dugaan Kriminalisasi.*
Indri meminta Kapolda Sulut menghentikan segala bentuk tindakan yang dinilai sebagai dugaan kriminalisasi terhadap penambang rakyat.
“Kami meminta agar segala bentuk kriminalisasi terhadap penambang rakyat yang hanya mencari nafkah untuk keluarga dihentikan,” tegas Indri.
*Kedua, Pembinaan Bukan Penangkapan.*
LAaMI meminta pendekatan terhadap penambang rakyat lebih mengutamakan pembinaan dan pendampingan dibandingkan penangkapan.
“Berikan pendampingan dan pembinaan, bukan penangkapan bagi para penambang rakyat. Negara hadir harus membimbing,” tandasnya.
*Diterima Dir Intelkam dan Kasubdit Tipidter*
Dalam aksi tersebut, Kapolda Sulut tidak berada di tempat. Aspirasi massa kemudian diterima langsung oleh Direktur Intelkam Polda Sulut, *Kombes Pol Malpa Malacoppo, S.H., S.I.K., M.I.K.*, bersama Kasubdit Tipidter, *AKBP Antonius F. Gea.*
Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian tuntutan gabungan Ormas dan LSM agar persoalan penambang rakyat mendapat perhatian dan tindak lanjut dari jajaran Polda Sulut.
*Bukan Sekadar Tambang, Tapi Soal Perut Rakyat*
Bagi LAMI, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut aktivitas pertambangan, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Mereka meminta agar penegakan hukum tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat yang terdampak.
LAMI menegaskan penegakan hukum tetap diperlukan. Namun penerapannya harus disertai kepastian hukum, perlindungan terhadap masyarakat, serta solusi yang tidak mengabaikan mata pencaharian rakyat.
Sebab ketika aktivitas pertambangan ditertibkan, pemerintah dan aparat terkait juga perlu memikirkan bagaimana masyarakat tetap dapat menghidupi keluarganya melalui pekerjaan yang sah dan memiliki kepastian hukum.
*Penegakan hukum tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan. Penambang rakyat membutuhkan kepastian, pembinaan, dan solusi, bukan sekadar ketakutan terhadap penindakan.*
-WinDa-












