MANADO, WARTASIBER.ID — Proses validasi data tanah oleh Badan Pertanahan Nasional BPN dalam sebuah proyek pembangunan menjadi sorotan. Ketua LSM Pagar Emas Nusantara, *Johny Rondonuwu*, meminta BPN bersikap transparan terkait kelengkapan administrasi hingga persoalan pengukuran di lapangan.
Johny menegaskan, validasi BPN adalah kunci agar proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah bisa berjalan sesuai aturan.
*Tuntut Data Rinci 300 Bidang*
Menurut Johny, setelah proses validasi, BPN perlu menjelaskan secara terbuka status dari seluruh bidang tanah yang masuk dalam proyek. Jika totalnya sekitar 300 bidang, maka publik berhak tahu rinciannya.
Menarik Dibaca. . .
“Berapa bidang yang sudah dinyatakan lengkap secara administrasi dan berapa yang masih memiliki kekurangan. Apakah seluruh bidang yang sudah lengkap itu sudah bisa diproses ke tahapan selanjutnya,” kata Johny, Rabu 10/9/2026.
*Proses Appraisal Juga Dipertanyakan*
Selain administrasi, Johny menyoroti proses penilaian tanah oleh appraisal independen. Ia meminta kepastian apakah bidang-bidang yang sudah memenuhi syarat sudah dinilai sesuai ketentuan.
“Proses penilaian ini penting karena menjadi dasar nilai tanah yang akan jadi acuan realisasi pembayaran kepada pemilik tanah. BPN perlu jelaskan kapan penilaian dilakukan, bidang mana yang sudah selesai dinilai, serta bidang mana yang masih terkendala,” jelasnya.
*Soal Selisih Luas Hingga Sengketa Batas*
Johny juga menyoroti potensi masalah teknis di lapangan seperti dugaan kesalahan validasi, kesalahan pengukuran, perbedaan luas, hingga sengketa batas.
Ia mencontohkan, jika dalam dokumen suatu bidang luasnya 100 meter persegi, tetapi hasil ukur BPN hanya 80 meter persegi, maka selisih itu harus dijelaskan dan diverifikasi ulang secara terbuka.
“Persoalan tidak boleh berhenti hanya karena ada bidang yang bermasalah. Bidang yang administrasinya sudah lengkap seharusnya tetap bisa diproses sesuai tahapan,” tegasnya.
*4 Pertanyaan Kunci ke BPN*
Johny merangkum 4 pertanyaan kunci yang harus dijawab BPN agar tidak muncul dugaan permainan data:
1. *Berapa bidang yang sudah 100% lengkap administrasinya?*
2. *Berapa bidang yang sudah dinilai appraisal?*
3. *Berapa bidang yang sudah siap direalisasikan pembayarannya?*
4. *Berapa bidang yang masih bermasalah dan apa penyebabnya?*
“Transparansi di setiap tahapan penting. Jika ditemukan perbedaan data, semua pihak harus tahu dasar dan proses koreksinya,” pungkas Johny.
-WinSky-
