MANADO, Wartasiber.id – Korupsi masih jadi musuh utama pembangunan. Tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat anggaran, merusak pelayanan publik, dan merampas hak masyarakat. Lawan korupsi tak bisa hanya dengan menangkap, tapi harus dicegah sejak dini.
Berangkat dari keresahan itu, *Muhammad Fadli, S.I.K., M.H., Serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Dikreg Ke-67 T.A. 2026*, melahirkan gagasan keras: *Program Transformasi SI-TERPADU KORUPSI (Sistem Terpadu Deteksi Dini, Penanggulangan Korupsi, dan Penyelamatan Kerugian Negara).*
Gagasan ini bukan sekadar tugas Naskah Karya Akhir Perseorangan (Naskap) Sespimmen, tapi tawaran solusi konkret untuk Sulawesi Utara.
Menarik Dibaca. . .
*MoU Jadi Senjata Awal: Cegah Sebelum Rugi!*
Sebagai langkah nyata, Muhammad Fadli menggagas *rapat lintas pemangku kepentingan* untuk membahas rencana penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai landasan kolaborasi berantas korupsi di Sulut.
Forum ini mempertemukan aparat penegak hukum, unsur pengawasan, dan pemerintah daerah. Tujuannya satu: jangan kerja sendiri-sendiri!
Ruang lingkup MoU yang dibahas sangat tajam:
1. Penguatan koordinasi lintas instansi
2. Pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan
3. Pemetaan risiko korupsi berbasis risiko
4. Tindak lanjut indikasi kerugian negara sesuai kewenangan
“Selama ini koordinasi sering terlambat karena kasus sudah meledak. Dengan SI-TERPADU, kita deteksi sejak dini, kita petakan area rawan, kita selamatkan uang negara sebelum hilang,” tegas Muhammad Fadli dalam forum tersebut.
*Tak Hanya Penindakan, Tapi Penyelamatan Uang Negara*
Program SI-TERPADU KORUPSI mengintegrasikan 5 fungsi utama: *Pemetaan Risiko – Deteksi Dini – Koordinasi Lintas Instansi – Penanganan Perkara – Penyelamatan & Pemulihan Kerugian Negara.*
Pendekatannya jelas: penegakan hukum tetap jalan, tapi penyelamatan keuangan negara jadi prioritas. Anggaran publik harus benar-benar dirasakan masyarakat Sulut, bukan bocor di tengah jalan.
“Transformasi ini mendorong pencegahan yang proaktif. Kita jaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Uang rakyat harus kembali ke rakyat,” ujarnya.
Pembahasan MoU ini baru langkah awal. Selanjutnya akan dipertajam peran masing-masing pihak, mekanisme pertukaran informasi, dan indikator keberhasilan yang terukur, dengan tetap menghormati independensi setiap lembaga.
Dengan SI-TERPADU KORUPSI, Muhammad Fadli berharap gagasan ini tidak berhenti di atas kertas Naskap, tapi menjadi *model kolaborasi konkret* yang bisa diterapkan di Sulut untuk selamatkan keuangan negara dan percepat pembangunan daerah.
*Tentang Program: Program Transformasi SI-TERPADU KORUPSI digagas Muhammad Fadli, S.I.K., M.H., Serdik Sespimmen Polri Dikreg 67 sebagai output Naskap, fokus pada deteksi dini, penanggulangan berbasis risiko, kolaborasi lintas instansi, dan penyelamatan kerugian negara.*
-WinSky-
